BANDUNG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran saat mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat. Selain menyoroti tata kelola belanja, Purbaya juga meninjau perkembangan sejumlah program strategis nasional di wilayah tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (24/8/2026), Purbaya meminta agar kebutuhan belanja pegawai direncanakan secara cermat sejak awal tahun anggaran. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah terjadinya kekurangan pagu atau pagu minus menjelang akhir tahun.
Ia juga mengingatkan agar pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan belanja pegawai tidak dilakukan dengan mengorbankan program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak,” kata Purbaya.
Dalam kunjungan tersebut, Purbaya turut mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat, di antaranya Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, perkembangan program-program tersebut di Jawa Barat secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik.
Untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari total 26 sekolah yang beroperasi di wilayah tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum cukup baik dengan dukungan fasilitas yang dinilai memadai.
Setiap kelas, kata dia, telah dilengkapi smartboard, sementara para siswa memperoleh fasilitas laptop dan seragam.
“Program Sekolah Rakyat memiliki berbagai keunggulan, sehingga perlu lebih dikenal masyarakat. Ke depan, perlu lebih dipromosikan,” kata Purbaya.
Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dan promosi agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat serta keunggulan program Sekolah Rakyat.
Sementara itu, jumlah KDKMP di Jawa Barat mencapai 5.970 unit. Dari target survei sebanyak 147 koperasi, hingga saat ini Kanwil DJPb Jabar telah melakukan pemantauan terhadap 22 KDKMP. Sejumlah koperasi di antaranya dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan.
Purbaya juga menyoroti perkembangan SPPG di Jawa Barat yang mencapai 6.794 unit. Dengan target survei sebanyak 199 unit, realisasi pemantauan telah melampaui target dan menjangkau 275 SPPG.
Kapasitas setiap SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi makanan. Penerima manfaatnya meliputi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.
Secara umum, kualitas makanan yang disediakan melalui SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh para penerima manfaat. Meski demikian, Purbaya mendorong adanya sistem penilaian yang lebih terukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
“Ditjen Perbendaharaan perlu menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5,” ungkapnya.
Menurutnya, indeks tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat dan kualitas pelaksanaan SPPG di setiap daerah. Selain itu, sistem penilaian tersebut diharapkan memudahkan pemerintah membandingkan kinerja SPPG secara nasional.**
