JAKARTA, SEHILIR – Grab dan OVO resmi menjadi mitra dalam program makan siang gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintah Indonesia. Kehadiran perusahaan swasta dalam program ini memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, dengan fokus utama pada isu transparansi dan potensi konflik kepentingan.
Menurut Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, keterlibatan perusahaan swasta dalam program sosial seperti MBG memerlukan pengawasan yang ketat. Ia menekankan pentingnya transparansi terkait tujuan dan alokasi dana program agar inisiatif ini tidak sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis swasta.
“Pertanyaan ini relevan, terutama mengingat regulasi di sektor teknologi dan fintech yang sering kali memberatkan pelaku usaha,” kata Achmad dikutip Disway pada Rabu (18/12/2024).
Lebih lanjut, Achmad mengingatkan bahwa keterlibatan swasta harus dilakukan secara proporsional. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketergantungan pemerintah pada perusahaan tertentu, yang dapat mengurangi efektivitas pengambilan kebijakan.
Dalam konteks ini, Achmad juga mengingatkan Grab dan OVO untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program. Mereka harus mempublikasikan hasil program secara terbuka, termasuk rincian dana yang dialokasikan, jumlah penerima manfaat, serta keterlibatan mitra lokal.
Pengamat tersebut menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci untuk menghindari persepsi negatif dari publik. Pemerintah juga diingatkan untuk menjaga agar peran swasta tetap sebagai pendukung, bukan penggerak utama dari kebijakan publik. Program MBG harus tetap menjadi inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah, dengan dukungan dari sektor swasta.
Achmad menambahkan bahwa keberhasilan program ini perlu dievaluasi secara berkala oleh pihak independen untuk memastikan manfaat sosial yang nyata, bukan sekadar menjadi alat promosi bagi perusahaan yang terlibat.***
**Klik Google News dan dapatkan berita terkini serta informasi bermanfaat lainnya di perangkat Anda.
