JAKARTA – Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) mulai mematangkan pertimbangan perdana yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat pleno keempat yang mengulas hasil pendalaman isu strategis nasional dari tiga bidang utama.
Ketiga bidang tersebut meliputi politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial, agama, dan budaya; serta ekonomi dan keuangan.
Rapat yang dipimpin Ketua Wantimpres RI Pratikno itu menjadi forum untuk membahas draf pertimbangan yang telah disusun masing-masing bidang. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan pengalaman dan keahlian para anggota guna menghasilkan pandangan yang komprehensif terhadap berbagai tantangan nasional.
“Dalam waktu kurang dari satu bulan, kita sudah empat kali menggelar rapat pleno. Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kita tindak lanjuti. Dalam seluruh proses ini, kita juga harus tetap menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Bapak Presiden,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Pada bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), pembahasan yang dipimpin Ketua Bidang Agum Gumelar berfokus pada perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
“Berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional perlu kita identifikasi sejak dini. Dari situ kita dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko sejak dini, dan menyiapkan pertimbangan yang dapat melengkapi langkah pemerintah,” ujar Agum.
Sementara itu, bidang kesejahteraan sosial, agama, dan budaya yang dipimpin Pratikno membahas berbagai persoalan sosial, pendidikan, agama, serta kebudayaan. Pembahasan juga mencakup penguatan karakter dan jati diri bangsa, persatuan nasional, serta keberagaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Adapun bidang ekonomi dan keuangan yang diketuai Chairul Tanjung menelaah sejumlah tantangan perekonomian nasional. Fokus pembahasan di antaranya penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan pengembangan sektor maritim.
Wakil Ketua Wantimpres RI Muhammad Hatta Rajasa, yang mewakili Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Chairul Tanjung, menekankan pentingnya langkah strategis dan mendasar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Transformasi yang dilakukan harus tetap mengacu pada prinsip penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Hatta.
Melalui pembahasan lintas bidang tersebut, Wantimpres mematangkan rumusan pertimbangan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Presiden dalam menentukan arah kebijakan dan merespons berbagai tantangan nasional. Wantimpres juga menegaskan bahwa isi pertimbangan yang disampaikan kepada Presiden tetap dijaga kerahasiaannya.**
