JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparan tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.
Suyudi menjelaskan, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Ahrie Sonta.
“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut,” kata Suyudi.
Menurut penjelasan Suyudi, Listyo yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri, Ahrie Sonta.
Listyo juga disebut menerima laporan akhir hasil penyadapan tersebut.
“Pertama, Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ujar Suyudi.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan harian dan hasil analisis penyadapan kepada Listyo.
Tersangka berikutnya, Irjen Eko Hadi Santoso, diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi. Saat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, Eko disebut memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Adapun Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator. Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan pihak lain melakukan pengawasan atau surveillance.
Suyudi turut mengungkap dugaan adanya perintah penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan catatan aktivitas sistem atau log. Ahrie juga disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait kegiatan tersebut.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Pemaparan tersebut disampaikan Kapolri dalam forum resmi bersama DPR sebagai bagian dari penjelasan perkembangan penyidikan. Proses hukum terhadap keempat tersangka masih berjalan untuk mendalami dugaan peran masing-masing dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
