ISTANBUL – Peluang Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) Turki 2028 semakin terancam setelah upaya hukumnya terkait pencabutan ijazah perguruan tinggi ditolak pengadilan.
Putusan tersebut membuat status akademik İmamoğlu tetap dinyatakan tidak sah. Padahal, kepemilikan gelar pendidikan tinggi yang valid menjadi salah satu persyaratan bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden di Turki.
Dilansir dari AFP, Jumat (20/11/2026), penolakan banding oleh Dewan Negara atau State Council menjadi pukulan terbaru bagi İmamoğlu yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh oposisi terkuat dan berpotensi menantang Presiden Recep Tayyip Erdoğan.
İmamoğlu merupakan anggota Partai Rakyat Republik (CHP) yang menjabat sebagai Wali Kota Istanbul sejak 2019. Ia kembali memenangkan pemilihan wali kota pada 2024 dan kemudian ditetapkan partainya sebagai kandidat presiden.
Persoalan ijazah tersebut bermula ketika Universitas Istanbul membatalkan gelar akademik İmamoğlu pada 18 Maret 2025. Pihak universitas menilai terdapat persoalan dalam proses perpindahan studinya dari sebuah perguruan tinggi di Republik Turki Siprus Utara menuju Universitas Istanbul.
Sehari setelah keputusan pencabutan ijazah itu, İmamoğlu ditangkap oleh aparat Turki atas dugaan kasus korupsi. Penangkapan tersebut memicu gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah. Pihak CHP menilai proses hukum yang menjerat tokoh oposisi tersebut sarat kepentingan politik.
Dalam persidangan terkait ijazahnya yang dimulai pada September 2025, İmamoğlu membantah tuduhan bahwa dirinya memperoleh gelar akademik secara tidak sah. Ia menjelaskan bahwa proses perpindahan perguruan tinggi dilakukan melalui prosedur yang berlaku.
Ia juga menyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi, mengajukan permohonan perpindahan, diterima di Universitas Istanbul, hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan.
Sebagai bentuk pembelaan, pihak İmamoğlu bahkan telah memublikasikan salinan ijazah manajemen bisnis yang diterbitkan Universitas Istanbul pada 1995.
Di luar persoalan akademik, İmamoğlu juga menghadapi sejumlah perkara hukum lainnya. Dalam kasus terpisah, jaksa penuntut mengajukan tuntutan dengan total ancaman hukuman mencapai 2.430 tahun penjara berdasarkan 142 dakwaan.
İmamoğlu membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Melalui pengacara dan para pendukungnya, ia tetap menyuarakan keberatan terhadap berbagai proses hukum yang sedang dihadapinya.
Dengan ditolaknya upaya hukum terkait ijazah tersebut, jalan politik İmamoğlu menuju kontestasi Pilpres Turki 2028 semakin sulit. Persyaratan kepemilikan gelar universitas yang sah menjadi hambatan utama bagi langkah politiknya untuk menantang Erdoğan dalam pemilihan mendatang.







