JAKARTA – Pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada pekan ini sebagai landasan operasional program yang akan diterapkan secara nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyusunan perpres diinisiasi oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto.
“Nah nanti mengenai tata kelola dan sebagainya kita akan menyelesaikan perpres diinisiasi oleh Pak Ferry dan Pak Yandri,” kata Zulkifli Hasan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Zulkifli menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan minggu ini kita kelar ya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh persiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan secara matang agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Persiapan operasionalisasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko. Persiapan agar ini bisa berjalan dengan baik, sukses. Sehingga kita harapkan setelah Oktober semua mengenai Kopdes jelas, terang, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia,” katanya.
Selain itu, Zulkifli mengungkapkan Presiden juga menginstruksikan agar operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri. Menurutnya, koperasi tersebut akan berperan sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus penyalur berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian/lembaga. Ya, juga didukung oleh TNI dan Polri,” ungkap Zulhas.
