PAMEKASAN — Guna memperkuat pengamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Polres Pamekasan, Senin (28/7/2025). Kegiatan berlangsung di Aula Atas Lapas dan dimulai pukul 09.00 WIB.
Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret untuk mempererat kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya terkait tingginya tingkat kerawanan di lapas yang dihuni mayoritas narapidana kasus narkotika.
Hadir dalam rakor tersebut sejumlah pejabat struktural dari kedua institusi. Dari Lapas Narkotika tampak Ka. KPLP Pradana Suwito Putra, Kasi Kamtib I Ketut Ardiyasa, Kaur Umum Saiful, dan Kasubsi Keamanan Abdullah. Sementara dari pihak Polres Pamekasan turut hadir Kasubbagkerma Bagops AKP Subroto, Paur Subbagkerma IPTU Mohammad Amir, serta para kasat seperti AKP Agus Sugianto (Narkoba), AKP Doni Setiawan (Reskrim), AKP Bambang Irawan (Samapta), AKP Moh. Tarsun (Sikum), dan AIPTU Agus Salam dari staf Sikum.
Selama kurang lebih dua jam, rapat membahas sejumlah poin strategis, mulai dari permintaan penambahan personel pengamanan dari kepolisian, penguatan fasilitas dan sarana pendukung keamanan, hingga rencana pelaksanaan penyuluhan hukum bagi warga binaan sebagai upaya preventif menekan potensi gangguan ketertiban.
Kasi Kamtib Lapas, I Ketut Ardiyasa, menekankan pentingnya keterlibatan pihak eksternal dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
“Kami menyadari bahwa keamanan dan ketertiban tidak dapat berjalan sendiri. Butuh keterlibatan berbagai pihak, utamanya dari jajaran Kepolisian. Rakor ini kami pandang sebagai langkah awal yang sangat positif dalam membangun sistem pengamanan terpadu. Harapan kami, kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas, tapi terus berlanjut dalam bentuk aksi nyata di lapangan,” ujar Ketut.
Senada dengan itu, AKP Subroto menyatakan kesiapan Polres dalam mendukung penguatan sistem keamanan lapas.
“Polres Pamekasan siap bersinergi dalam menjaga keamanan, khususnya di lingkungan Lapas yang sangat rawan dengan berbagai potensi gangguan. Kolaborasi ini akan kami tindak lanjuti dengan pembahasan lanjutan bersama pimpinan, dan setelah draft kerja sama selesai, kami siap untuk menandatanganinya dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kedua institusi telah menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga bentuk dukungan berkelanjutan antarinstansi. Draf tersebut akan dikaji kembali oleh pihak Polres sebelum disahkan secara resmi.
Sinergi ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi strategis antara lembaga pemasyarakatan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem pengamanan yang responsif dan berkelanjutan di tengah tingginya kompleksitas permasalahan di bidang pemasyarakatan.**
