MALANG – Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim angka kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penurunan. Meski demikian, pengawasan terhadap dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menjadi perhatian, menyusul masih ditemukannya sejumlah kasus di berbagai daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perbaikan tersebut terlihat dari hasil evaluasi pelaksanaan program selama empat bulan terakhir. Namun, ia mengakui insiden keracunan masih terjadi dan perlu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pengelola dapur.
“Sejauh ini memang sudah menurun,” ujar Sudaryono kepada wartawan di Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2026).
Ia menduga sejumlah kasus keracunan berkaitan dengan kualitas bahan baku makanan yang tidak memenuhi standar serta penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat.
Sudaryono juga menyoroti dugaan praktik sejumlah oknum pengelola dapur yang lebih mengutamakan harga murah dalam pengadaan bahan makanan dibandingkan kualitas bahan baku.
“Kadang-kadang ada oknum tertentu di dapur yang mencari bahan baku dengan harga miring. Sebetulnya dapur-dapur SPPG itu tidak boleh mengambil keuntungan dari bahan baku. Kalau bahan baku Rp 10 ribu, harus dibeli dengan kualitas yang baik,” tegasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, BGN memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan, pendistribusian hingga waktu makanan dikonsumsi.
Pemantauan bahkan dilakukan secara daring setiap dini hari, mulai pukul 02.00 hingga 04.00 WIB, guna memastikan operasional dapur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Selain itu, BGN menerapkan penilaian kapasitas atau grading terhadap setiap dapur SPPG. Kebijakan tersebut bertujuan menyesuaikan jumlah porsi makanan dengan kemampuan produksi masing-masing dapur.
Menurut Sudaryono, kapasitas dapur yang tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat berpotensi menimbulkan keterlambatan distribusi. Makanan yang terlalu lama menunggu sebelum dikonsumsi dikhawatirkan mengalami penurunan kualitas dan membahayakan kesehatan penerima.
“Jangan sampai dapurnya kecil, tetapi porsinya banyak. Akibatnya ada delay. Masak matang, ditinggal masak lagi. Itu bisa berbahaya karena makanan rawan rusak,” jelasnya.
Dalam upaya pembenahan program yang disebut sebagai MBG 2.0, BGN menetapkan tiga fokus utama, yakni memperkuat pengawasan, meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait pengawasan, Sudaryono mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 dapur SPPG telah dihentikan operasionalnya, baik sementara maupun permanen. Penutupan dilakukan terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Aku enggak pegang data, tetapi kalau ditotal-total mungkin sudah lebih dari 3.000 dapur tutup,” ungkapnya.
BGN juga mewajibkan setiap dapur menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDA) sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran. Dokumen tersebut menjadi dasar pemeriksaan penggunaan dana, mulai dari pembelian bahan baku hingga kebutuhan operasional.
Langkah tersebut sekaligus untuk mengantisipasi penyimpangan anggaran, termasuk dugaan penggelembungan harga dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.
Di sisi lain, BGN menekankan pentingnya ketepatan data penerima manfaat. Setiap dapur diwajibkan memiliki surat penetapan penerima manfaat serta data sekolah dan siswa yang jelas agar penyaluran makanan dapat dipantau dan dievaluasi.
Sudaryono menegaskan, pendataan tersebut juga diperlukan untuk mengukur dampak program terhadap perkembangan gizi anak, termasuk pertumbuhan tinggi dan berat badan penerima manfaat.
Melalui pembenahan tersebut, BGN berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih baik, dengan pengawasan yang ketat, kualitas makanan terjamin, serta penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.







