JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memutuskan mengalihkan rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia 2025 menjadi aksi kemanusiaan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Rabu (10/12), tepat pada peringatan Hari HAM Sedunia.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa aksi tersebut akan dilaksanakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Aksi kemanusiaan akan dilakukan dengan mengunjungi lokasi bencana, memberikan bantuan kepada kelompok rentan di daerah bencana, serta melakukan doa bersama,” ujarnya dalam wawancara bersama ANTARA di Jakarta, Selasa (2/12).
Selain memberikan bantuan, Komnas HAM juga akan melakukan pemantauan langsung terhadap tata kelola penanganan bencana.
“Sekaligus Komnas HAM juga akan melakukan pengamatan situasi terkait dengan tata kelola bencana, bagaimana memastikan penanganan tata kelola bencana itu berlandaskan pada HAM,” ungkap Anis.
Keputusan ini membuat rangkaian kegiatan Hari HAM Sedunia 2025 yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Aceh, seperti seminar, lokakarya, dan kunjungan ke situs sejarah, resmi dibatalkan.
Anis menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Aceh terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk peringatan 20 Tahun Perjanjian Helsinki.
Menurut dia, tema acara yang semula disiapkan, yakni Memuliakan Kemanusiaan, Merawat Perdamaian, dinilai sangat reflektif. Namun kondisi Aceh yang tengah dilanda bencana membuat Komnas HAM mengambil langkah berbeda.
“Tetapi karena mempertimbangkan situasi di Aceh saat ini yang sedang ada bencana sehingga kemudian kami putuskan untuk membatalkan Peringatan Hari HAM di Aceh dan melakukan aksi kemanusiaan saja,” katanya.
Anis menegaskan bahwa Hari HAM Sedunia memiliki makna penting bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi Komnas HAM. Ia mengingatkan bahwa momentum ini telah diperingati sejak 1948, ketika Deklarasi Universal HAM diadopsi.
“Apakah sudah kondusif atau masih memiliki tantangan dan sejauh mana negara menjalankan kewajibannya karena penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM itu tanggung jawab negara,” tutur Anis.**
