SERANG — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan peran strategis jurnalisme profesional di tengah maraknya konten berbasis kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang kian sulit dibedakan dari peristiwa nyata.
Hal tersebut disampaikan Nezar dalam Forum Kolaborasi Dewan Pers dan Google News Initiative yang digelar di Serang, Banten, Minggu (8/2). Ia menilai, perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan signifikan terhadap lanskap industri media massa sekaligus pola konsumsi informasi masyarakat.
Menurut Nezar, foto, video, dan teks hasil rekayasa AI kini beredar luas di ruang digital dan media sosial. Kondisi ini membuat publik semakin rentan terpapar informasi menyesatkan apabila tidak disertai dengan kerja jurnalistik yang disiplin.
“Konten sintetis hari ini sangat mirip dengan aslinya. Bahkan orang yang terlatih pun bisa keliru. Di situ publik membutuhkan jurnalisme yang bekerja dengan disiplin verifikasi,” kata Nezar sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian, Senin.
Ia menyebutkan, tantangan utama era digital saat ini bukan lagi keterbatasan informasi, melainkan krisis kepercayaan publik terhadap kebenaran berita. Sistem algoritma dan personalisasi informasi dinilai berkontribusi pada terbentuknya realitas yang terpecah-pecah, sesuai preferensi pengguna, bukan gambaran utuh suatu peristiwa.
“Informasi hari ini melimpah, yang justru langka adalah kepercayaan. Kepercayaan itu hanya bisa dijaga oleh jurnalisme yang berintegritas,” ujarnya.
Nezar juga menyoroti keterbatasan AI dalam proses verifikasi informasi. Menurutnya, teknologi tidak memiliki insting atau kesadaran untuk memastikan kebenaran sebuah konten tanpa arahan manusia.
“AI tidak akan melakukan verifikasi kalau tidak diminta. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme profesional dengan konten otomatis,” kata Nezar.
Ia menegaskan bahwa dalam industri media massa, AI seharusnya ditempatkan sebagai alat bantu produksi, bukan sebagai pengambil keputusan editorial. Peran manusia tetap krusial dalam menentukan kebenaran, konteks, serta dampak informasi bagi masyarakat.
“Jurnalisme adalah layanan publik. Di tengah dominasi algoritma dan AI, keberpihakan pada kebenaran dan hak warga tidak boleh hilang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nezar menyampaikan bahwa pemerintah mendukung penguatan ekosistem media massa yang sehat, yang melibatkan jurnalis, perusahaan media, dan platform digital. Ia meyakini jurnalisme berkualitas tidak hanya melayani kepentingan publik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap media kredibel menjadi modal utama agar masyarakat bersedia membayar untuk mengakses informasi yang akurat dan bertanggung jawab.**
