JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan sejumlah langkah strategis pada 2026 untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan, kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pengendalian inflasi pangan sepanjang 2025 yang dinilai relatif terkendali.
“Capaian stabilisasi harga pangan pada 2025 menjadi modal penting untuk memperkuat kebijakan pengendalian pada 2026,” kata Rinna saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Pada 2026, pemerintah akan melanjutkan berbagai instrumen stabilisasi, mulai dari penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan jagung, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga penguatan Panel Harga Pangan dengan cakupan komoditas yang lebih luas.
Rinna menjelaskan, pemantauan harga akan diperkuat melalui lebih dari seribu enumerator yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, komoditas yang dipantau juga ditambah, seperti beras lokal, beras medium non-SPHP, serta daging kerbau beku dan segar.
“Dengan data yang lebih lengkap, kebijakan yang diambil diharapkan semakin presisi dan responsif terhadap kondisi pasar,” ujarnya.
Dari sisi intervensi pasar, penyaluran SPHP beras sepanjang 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton dan masih berlanjut hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Sementara itu, realisasi SPHP jagung pada 2025 tercatat 51.211 ton dan ditargetkan meningkat menjadi 500 ribu ton pada 2026 untuk mendukung peternak mandiri layer.
Program bantuan pangan juga akan dilanjutkan pada 2026 sebagai instrumen perlindungan sosial. Sepanjang 2025, bantuan beras dan minyak goreng telah disalurkan kepada lebih dari 18 juta penerima manfaat guna menjaga daya beli masyarakat.
Untuk menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah, Bapanas melanjutkan program FDP dari daerah surplus ke daerah defisit. Sepanjang 2025, realisasi distribusi pangan melalui FDP mencapai lebih dari 1.064 ton, didominasi komoditas beras, cabai, dan hortikultura.
Selain itu, Gerakan Pangan Murah akan terus digelar secara masif. Pada 2025, kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 13.321 kali dan pada 2026 direncanakan berlangsung di seluruh 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota.
Dari sisi ketersediaan pasokan, pemerintah menetapkan target CPP 2026 dengan penyerapan beras sebesar 4 juta ton, jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, gula konsumsi 275 ribu ton, serta minyak goreng 790 ribu ton.
“Ketersediaan CPP menjadi penopang utama intervensi pasar sepanjang 2026,” kata Rinna.
Bapanas juga akan mengoptimalkan kembali Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan yang dinilai efektif menahan gejolak harga pada akhir 2025. Satgas tersebut melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga harga pangan tetap terkendali.
“Kami sepakat menindak tegas praktik yang melanggar harga eceran tertinggi demi menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujarnya.**
