PAMEKASAN, SEHILIR.com — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kadiyono, menyerukan pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kabupaten Pamekasan, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan pengarahan berlangsung di Aula Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, usai Kadiyono menghadiri agenda pemusnahan barang bukti narkotika yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Pamekasan.
Tiga UPT yang hadir dalam forum tersebut meliputi Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Lapas Kelas IIA Pamekasan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Pamekasan. Turut hadir pula para pejabat struktural, kepala regu pengamanan (karupam), serta wakil komandan regu dari masing-masing satuan kerja.
Dalam arahannya, Kadiyono menekankan pentingnya peningkatan etika, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap aturan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa reformasi harus dimulai dari internal dengan menjadikan pengalaman masa lalu sebagai cerminan untuk melakukan perbaikan.
“Kita tidak boleh terjebak di masa lalu, tapi harus belajar darinya. Kesalahan yang pernah terjadi tidak boleh terulang. Kita harus tunjukkan bahwa insan pemasyarakatan siap berbenah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah konkret yang telah dilakukan Lapas Narkotika Pamekasan dalam pemberantasan handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba (halinar). Salah satu bentuk komitmen yang dinilai positif adalah penandatanganan surat pernyataan oleh seluruh pegawai sebagai upaya preventif terhadap penyimpangan.
“Komitmen tertulis seluruh pegawai di Lapas Narkotika Pamekasan menjadi langkah progresif. Ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas institusi. Saya berharap UPT lain bisa mencontoh inisiatif ini,” tambahnya.
Kadiyono menyatakan optimisme bahwa dengan telah lengkapnya susunan pejabat struktural, kinerja Lapas Narkotika Pamekasan akan semakin optimal dalam mendukung agenda reformasi pemasyarakatan.
Pengarahan tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan internal yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel. Ia juga menegaskan pentingnya solidaritas dan komitmen kolektif dalam membangun institusi yang bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan lainnya.
“Ini bukan hanya soal tata kelola, tapi juga tentang integritas moral. Semangat kolektif harus dibangun dari sekarang,” pungkas Kadiyono.
Dengan pengarahan langsung dari pimpinan wilayah, jajaran pemasyarakatan diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM.**
