JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mencurigai adanya agenda besar politik di balik polemik dugaan ijazah palsu dan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Aria, sebaiknya Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan yang justru menimbulkan kebingungan publik.
“Pak Jokowi sudah menjabat presiden dua periode. Sebaiknya beliau menyampaikan hal-hal besar yang dapat memberi arah dan pencerahan bagi bangsa ini, bukan malah narasi yang simpang siur,” ujar Aria Bima kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Ia menilai, dunia politik memang kerap diwarnai berbagai skenario, namun tidak seharusnya publik dibawa masuk ke dalam kerumitan tersebut. Aria berharap Jokowi bisa lebih menampilkan sikap kenegarawanan dan menjaga agar fokus masyarakat tetap pada isu-isu yang lebih substansial.
“Politik memang penuh dengan drama, tapi pemimpin tidak seharusnya menyeret rakyat ikut memikirkan dinamika elite. Rakyat membutuhkan arahan dan semangat, bukan narasi yang malah memperkeruh suasana,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Terkait polemik ijazah dan wacana pemakzulan Gibran, Aria menyebut isu tersebut telah dibesar-besarkan. Ia mengingatkan bahwa banyak persoalan penting bangsa yang justru luput dari perhatian karena terseret oleh isu yang belum tentu relevan.
“Soal ijazah juga saya nilai sudah terlalu dibesar-besarkan. Ada banyak hal penting yang semestinya jadi prioritas pembahasan nasional,” tambahnya.
Lebih jauh, Aria meminta Jokowi untuk bersikap sebagai negarawan yang pernah memimpin negara. Ia menekankan bahwa publik menanti sikap pemersatu, bukan kecurigaan terhadap dinamika politik.
“Pak Jokowi bukan sekadar tokoh biasa, beliau adalah Presiden RI ke-7, bekas kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Perannya tetap penting dalam memberi teladan kepemimpinan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan kecurigaan adanya agenda politik besar di balik isu dugaan ijazah palsu dan dorongan pemakzulan terhadap putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden. Ia menyatakan dugaan tersebut saat berbincang dengan wartawan di kediamannya di Sumber, Solo, pada Senin (14/7).
“Saya merasa ada agenda besar politik di balik isu ini—ijazah palsu dan pemakzulan. Ini tampaknya untuk menurunkan reputasi politik,” kata Jokowi, dikutip dari DetikJateng.**
